PHP: kenaikan harga BBM Black April Mop
Tolak Kenaikan BBM Puluhan massa yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid melakukan aksi tolak kenaikan BBM di Malioboro Yogyakarta, Minggu (25/3). Massa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2012 nanti. (FOTO ANTARA/Regina Safri) ()Medan (ANTARA News) - Presiden Perjuangan Hukum dan Politik (PHP) mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan disampaikan pemerintah pada 1 April 2012 ini merupakan Black April Mop.
Presiden PHP, HMK Aldian Pinem di Medan, Minggu mengatakan, Black April Mop itu ada dua kemungkinan, yaitu pertama pemerintah tidak menjadikan naik harga BBM, sedangkan yang kedua pemerintah tetap menaikkan harga BBM.
Dengan melihat aksi unjuk rasa yang ada di seluruh kota di Indonesia saat ini, menurut dia, seharusnya pemrintah mewujudkan April Mop ke arah tidak naik harga BBM.
"Jika dinaikkan harga BBM, maka ini dapat melahirkan suatu gerakan ke arah kesenjangan sosial dan dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan negara", kata Pinem.
Dia mengatakan, kebijakan menaikkan BBM adalah bukan yang populis, tetapi merupakan keputusan yang melukai kedaulatan rakyat. Sebab, prinsip dibentuknya suatu negara dimana negara yang dijalankan oleh pemerintah memberikan perlindungan kepada rakyat dari sudut keamanan dan ekonomi.
Kenyataannya pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada rakyat, melalui asas kedaulatan rakyat, karena gejolak harga minyak di dunia internasional dibebankan kepada rakyat. Artinya muncul suatu pemikiran kearah neo liberal, dan dalam hal ini rakyat yang memberikan perlindungan kepada negara.
Seharusnya, jelasnya, dalam demokrasi modern yang dicanangkan demokrasi Pancasila, negaralah yang memberikan perlindungan kepada rakyat. Dan pemerintah seharusnya membuat kebijakan bukan dengan cara menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi, tetapi harus membuat kebijakan mengurungi anggaran yang yang dibayarkan kepada petinggi negara.
Selain itu, katanya, pemerintah harus mengeksekusi semua uang hasil-hasil korupsi dan melakukan tinjau ulang proyek-proyek yang perlu ditunda.
Dengan adanya kebijakan seperti ini, yakinlah pemerintah semakin kuat, katanya.
"Ini kita sangat prihatin gaji menteri, wakil menteri dan juga gaji unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah tidak pernah dilakukan pemotongan, semua diberikan anggaran dengan yang sangat mencukupi," lanjut Pinem. (ANT) Editor: B Kunto Wibisono
