Berita Kita

Jakarta Pasca ditolaknya kasasi mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, maka harta Robert mutlak dirampas untuk negara. Meski demikian, merampas harta Robert bukan perkara mudah sebab berada di Swiss. "Karena sistem hukumnya beda. Di Swiss itu, pertama terkait masalah kedaulatan negara, kedua tentang sistem hukum. Sistem hukum di Swiss itu, apa yang di sini dikatakan tidak pidana korupsi, dis ana merupakan pelanggaran administrasi negara biasa," kata Wakil Jaksa Agung, Darmono, kepada wartawan di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2012). Pihak kejaksaan sudah melakukan lobi kepada pemerintah Swiss dan dianjurkan menggunakan jalur perdata untuk menyita aset Robert. "Pemerintah Swiss menyarankan untuk dilakukan gugatan perdata. Gugatan perdata ini sudah dilakukan Bank Mutiara, sekarang proses masih berjalan," ujar Darmono. Adapun penyitaan aset Robert di Hong Kong, masih terus berlangsung. Saat ini harta Robert telah dibekukan. Pe...

Jakarta Beberapa anggota Komisi III (Komisi Hukum) DPR yang masih memiliki kantor hukum kembali menuai kecaman. Seharusnya, mereka menutup 'usaha' sementara sejak pertama kali terpilih sebagai anggota Dewan supaya tidak terjadi konflik kepentingan. "Itu sangat berbahaya. Apalagi mereka itu sangat menentukan arah dari penegakan hukum di republik ini. Jadi, aturannya sekarang sudah sangat jelas, bahwa tidak boleh berpraktik sebagai advokat," kata Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi), Sebastian Salang. Hal tersebut dia katakan saat diskusi bertema "Anggota DPR RI Komisi III yang Memiliki Kantor Pengacara" di Jl Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2012). Empat anggota DPR yang dilaporkan ke BK gara-gara masih memiliki kantor advokat adalah Benny K Harman (Ketua Komisi Komisi III/Fraksi Demokrat) dan tiga anggota Komisi III yakni Nudirman Munir (Golkar), Trimedya Panjaitan (PDIP) dan Ruhut Sitompul (Demokrat). Sebastian menyayangkan belum ...