Berita Kita

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Pimpinan Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung, terkait sejumlah dokumen rapat Banggar dalam mengalokasikan dana Percepatan Pembangunan Infrasktruktur Daerah (PPID) ke Wakil Pimpinan Banggar. "Saya harus klarifikasi atas beberapa dokumen yang jumlahnya cukup banyak, ada ratusan lembar," kata Tamsil usai diperiksa KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (22/3/2012). Tamsil berurusan dengan KPK, setelah Wa Ode Nurhayati menuding ada mekanisme yang dilanggar dalam mengambil keputusan soal pengalokasian dana PPID di Badan Anggaran DPR RI. Wa Ode menyatakan indikasi pelanggaran tersebut terlihat dari surat Kementerian Keuangan yang meminta penjelasan soal alokasi dana PPID. Namun, Tamsil menepis tudingan Wa Ode. Dia menegaskan tidak ada mekanisme rapat yang dilanggar. "Klarifikasi yang diminta Kemenkeu itu sudah dijawab oleh pimpinan Banggar melalui Pimpinan DPR. Pimpinan Banggar kan tidak boleh buat surat keluar," tegas Ta...

Jakarta Badan Anggaran (Banggar) kembali disebut menerima setoran panas terkait pembahasan anggaran. Kali ini terdakwa perkara suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang trasmigrasi, I Nyoman Suisnaya, menyebut adanya duit Rp 20 miliar dalam penetapan alokasi dana percepatan pembangunan daerah (PPID) untuk kawasan transmigrasi. Namun tudingan ini dibantah. Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung memastikan pembahasan alokasi dana dilakukan mengikuti mekanisme yang berlaku. "Enggak ada itu. Tidak ada 20 miliar," kata Tamsil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/3/2012). Nyoman, Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Sesditjen P2KT) Kemenakertrans mengatakan Banggar mendapat setoran duit terkait persetujuan alokasi dana PPID transmigrasi sebesar Rp 500 miliar yang diminta Kemenakertrans. "Kaitan dengan dana PPID, dapat diduga telah terkumpul oleh Sindu Malik cs berupa setora dari daerah kurang lebih Rp 21 m...