Berita Kita

Jakarta, Pendanaan kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tidak boleh lepas dari pengawasan. Sebabnya, celah-celah pendanaan dari kejahatan pencucian uang selama kampanye sangat besar. "Jangan sampai proses politik nanti didanai suatu tindak kejahatan seperti korupsi, peredaran obat-obatan terlarang dan uang palsu, karena itu bagian dari proses pencucian uang, dan patut diwaspadai," ujar pakar pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih. Hal tersebut disampaikan Yenti dalam diskusi yang digelar di D'spice, Jalan Bangka XI No 3A, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (25/3/2012). Yenti menuturkan, dalam suatu proses politik selalu ada yang namanya praktik balas budi. Hal ini harus selalu diwaspadai, baik oleh masyarakat maupun oleh panitia pemilu. "Yang namanya politik selalu ada balas budi kalau yang mendanai adalah orang-orang yang memonopoli. Jangan sampai proses politik pemilu kada itu menjadi proses pencucian uang," imbau...

Jakarta Demi menghindari kecurangan dalam Pemilu Kada DKI Jakarta 2012, perlu diatur pembatasan dana kampanye para kandidat. Sebabnya, persoalan dana kampanye politik seringkali tak jauh dari praktik korupsi. "Kalau tidak ada pembatasan pengeluaran, yang paling diuntungkan adalah calon-calon yang mempunyai uang, karena dia bisa kampanye berbagai cara, karena dia mempunyai modal yang paling besar," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan. Hal tersebut disampaikan Ade dalam diskusi yang digelar di D'spice, Jalan Bangka XI No 3A, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (25/3/2012). Menurut Ade, pembatasan ini perlu untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam berkampanye. Baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye setiap kandidat harus dijelaskan. "Saya kira ada beberapa indikatornya, misal calon tersebut bagus dan taat aturan main, tetapi terlepas dari itu soal tentang pendanaan kampanye, apakah calon tersebut berani membeberkan secara jujur sumber-s...