Berita Kita

Jakarta Pengerahan TNI dalam menghadapi aksi demonstrasi yang menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM menuai kritik. Pengerahan TNI tersebut dinilai tindakan ilegal. "Tindakan yang ilegal karena bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI disebutkan bahwa tugas TNI untuk melakukan operasi militer selain perang seperti membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," ujar anggota Komisi III DPR, Achmad Basarah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012). Basarah mengatakan, dalam penjelasan pasal 5 UU TNI disebutkan, yang dimaksud berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik Pemerintah bersama-sama DPR. Kebijakan itu dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara Pemerintah dan DPR dalam rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang-undangan. "Dengan demikian, pelibatan TNI dalam...

Jakarta Istana Merdeka merupakan obyek vital sekaligus simbol negara yang pengamannya juga menjadi bagian tugas dari jajaran TNI. Di dalam konteks tersebut sepasukan TNI-AD sempat disiagakan untuk mengamankan Kompleks Istana ketika sedang berlangsung aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. "Yang jelas obyek vital dan strategis itu harus dijaga, harus diamankan. Tidak boleh dilepaskan, sehingga situasinya tidak terkendali," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (22/3/2012). Menurutnya, keberadaan pasukan TNI bukan untuk membubarkan massa pengunjuk rasa. Melainkan sebatas mengamankan kompleks Istana dari kemungkinan terjadinya kekacauan dan ketidakteraturan yang dampaknya bisa merugikan masyarakat luas. Sedangkan untuk penanganan dan pengendalian massa pengunjuk rasa tetap merupakan wewenang dari satuan Polri. Bahkan penempakan pasukan TNI di sekitar Istana juga dibawah pengawasan dan koordinasi Polri. "Sepenuhnya itu ...