Presiden: KB Bukan Sekedar Pengendalian Jumlah Penduduk
 |
| Presiden: KB Bukan Sekedar Pengendalian Jumlah Penduduk |
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring, Bali, Senin siang saat membahas pembangunan sosial secara adil dan juga pencapaian target tujuan pembangunan millenium.
"Sisi pencegahan, juga sangat penting, pendidikan kita harus sampai ke rumah tangga, bukan hanya di pusat pendidikan semata, pastikan keluarga dapatkan
materi pendidikan agar mengubah gaya hidup dan nilai di keluarga seperti itu, juga perlu menyukseskan keluarga berencana," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan cukup banyak persoalan yang terjadi dan muncul dari kalangan masyarakat karena ada pra kondisi yang terjadi yaitu kemiskinan, keterbelakangan di beberapa kantong, lingkungan yang jauh dari sehat. Maka yang harus digarap adalah sisi hulu.
"Program keluarga berencana tidak semata hanya pengendalian kelahiran tapi satu totalitas kehidupan keluarga yang baik yang tidak produksi anak terlantar dan kejahatan narkotika dan anak yang melanggar hukum, seraya tingkatkan penghasilan rumah tangga dan miliki cara pandang, pengetahuan dan gaya hidup yang benar," tegasnya.
Sementara itu dari hilir, kata Presiden, harus dilakukan langkah efektif, evaluasi program pro rakyat dan penganggaran yang dikelola negara.
"Anggaran yang dikeluarkan harus pas, diperlukan alokasi dan distribusi anggaran yang tepat sasaran, tujuan dan manfaat. Pembangunan ekonomi sampai ke desa untuk memperbaiki kondisi awal masyarakat kita, program charity (amal) semua upaya untuk tangani langsung di hilir kita perlukan," kata Presiden.
Dalam salah satu sesi di rapat kerja, pleno membahas kesejahteraan rakyat dan program pro rakyat, Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan paparan mengenai program sosial dan kesra yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.
"Kondisi saat ini angka kemiskinan mencapai 14,1 persen, pengangguran 7,9 persen. Namun sebaran penduduk miskin tidak merata, sebagai contoh di pulau Jawa mencapai 57,8 persen dan di Papua 4,2 persen," kata Agung Laksono.
Agung menjelaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010-2014 maka pembangunan nasional harus dilaksanakan di seluruh Indonesia secara adil dan merata.
"Juga harus dilakukan upaya untuk menghilangkan kesenjangan di berbagai wilayah, pembangunan harus bersifat inklusif dan memperluas kesempatan kerja sehingga bisa mengurangi kemiskinan," kata Agung.
Ia menambahkan pembangunan berkeadilan cakup program pro rakyat, program penanganan kelompok marginal, program pencapaian tujuan pembangunan millenium dan program pembangunan karakter bangsa.
Terkait pembangunan sosial yang berkeadilan bagi kelompok marginal, Menko Kesra mengatakan terdapat 22 kelompok masyarakat yang mendapat prioritas untuk segera mendapat penanganan.
Kelompok masyarakat itu untuk penanganannya dibagi ke dalam tiga skala prioritas masing-masing untuk prioritas pertama anak terlantar, anak balita terlantar, anak jalanan, anak bermasalah hukum, anak cacat, lansia, mereka yang menyalahgunakan Napza, komunitas adat terpencil dan kelompok pekerja migran.
Untuk prioritas kedua terdiri atas pengemis, gelandangan, korban kekerasan, eks narapidana, keluarga bermasalah sosial dan tuna susila.
Sementara prioritas ketiga adalah warga miskin, wanita rawan ekonomi, korban bencana alam, korban bencana sosial, keluarga dengan tempat tinggal tidak layak, pengidap HIV/AIDS dan keluarga rentan.
